Kepemimpinan Diktator
Kepemimpinan Diktator *Buletin _Kaffah_, No. 130, 05 Rajab, 1441 H-28 Februari 2020 M* *SALAH* satu peristiwa penting di Tanah Air yang cukup banyak menyita perhatian adalah pembahasan Omnibus Law. Omnibus Law adalah semacam UU ‘sapujagat’. Pasalnya, Omnibus Law menggabungkan beberapa peraturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum (UU). Pemerintahan Presiden Jokowi mengidentifikasi sedikitnya ada 74 UU yang terdampak dari Omnibus Law. Salah satunya, yang paling banyak memicu protes kaum buruh, adalah sektor ketenagakerjaan, yakni RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Di sektor ketenagakerjaan, Pemerintah berencana menghapus, mengubah dan menambah pasal terkait dengan UU Ketenagakerjaan *_(money.kompas.com_, 18/02/2020).* Yang menjadi soal, banyak pengamat mensinyalir Omnibus Law tak lebih merupakan UU ‘pesanan’ dari para pengusaha atau para pemilik modal. Faktanya, Omnibus Law ini, oleh banyak pengamat, disinyalir banyak memberik